Desa Gedegan
Tlogomulyo

  

Transparansi

Evidence Anti Korupsi


#1 RPJMDes
No Data

Tidak ada data evidence

#2 RKPDes
No Data

Tidak ada data evidence

#3 APBDes
No Data

Tidak ada data evidence

#4 APBDes perubahan
No Data

Tidak ada data evidence

#5 Laporan Pertanggungjawaban
No Data

Tidak ada data evidence

#6 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
No Data

Tidak ada data evidence

#7 Notulensi Penyusunan regulasi
No Data

Tidak ada data evidence

#8 Daftar Hadir Penyusunan regulasi
No Data

Tidak ada data evidence

#9 Dokumentasi Penyusunan regulasi
No Data

Tidak ada data evidence

#10 Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)
No Data

Tidak ada data evidence


#1 SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur
No Data

Tidak ada data evidence

#2 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
No Data

Tidak ada data evidence

#4 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
No Data

Tidak ada data evidence

#5 Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
No Data

Tidak ada data evidence


#1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
No Data

Tidak ada data evidence

#2 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
No Data

Tidak ada data evidence

#4 Format lampiran deklarasi CoI
No Data

Tidak ada data evidence


#1 Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
No Data

Tidak ada data evidence

#2 KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
No Data

Tidak ada data evidence

#4 surat penawaran dari Penyedia Jasa
No Data

Tidak ada data evidence

#5 SK Tim Pelaksana Kegiatan
No Data

Tidak ada data evidence

#6 Perjanjian Kerjasama
No Data

Tidak ada data evidence

#7 Dokumen penyelesaian pembayaran
No Data

Tidak ada data evidence


#1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas
No Data

Tidak ada data evidence

#2 Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
No Data

Tidak ada data evidence

#4 Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi
No Data

Tidak ada data evidence


#1 Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa
No Data

Tidak ada data evidence

#2 Notulensi kegiatan
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Daftar hadir
No Data

Tidak ada data evidence

#4 Dokumentasi
No Data

Tidak ada data evidence

#5 Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
No Data

Tidak ada data evidence


#1 Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah
No Data

Tidak ada data evidence

#2 Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung
No Data

Tidak ada data evidence


#1 Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten
No Data

Tidak ada data evidence

#2 Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab
No Data

Tidak ada data evidence

#3 Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut
No Data

Tidak ada data evidence

#4 Surat pernyataan diupload ke website desa
No Data

Tidak ada data evidence


No Jenis Evidence Evidence
1 Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan
2 Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional)
3 Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan
4 Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan


No Jenis Evidence Evidence
1 Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
2 Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku).


No Jenis Evidence Evidence
1 Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017
2 Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)


No Jenis Evidence Evidence
1 Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t
2 Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya


No Jenis Evidence Evidence
1 Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku
2 Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa
3 Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial


No Jenis Evidence Evidence
1 Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok))
2 Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok))
3 Daftar hadir
4 Dokumentasi (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok))
5 Undangan kepada masyarakat desa (Musyawarah desa)
6 Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) (Musyawarah desa)
7 Daftar hadir (Musyawarah desa)
8 Dokumentasi (Musyawarah desa)
9 SK Tim Penyusun RKPDes (Musyawarah desa)


No Jenis Evidence Evidence
1 Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil
2 Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut
3 Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
4 Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan)
5 Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan)


No Jenis Evidence Evidence
1 Undangan / pengumuman kepada masyarakat
2 Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa)
3 Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir
4 LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa


No Jenis Evidence Evidence
1 Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsi
2 Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat


No Jenis Evidence Evidence
1 SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi
2 Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan
3 Bukti diupload diwebsite dan media sosial
4 Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi

chat
chat